Tapteng.Wahananews.co, Pandan - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melaksanakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) bertempat di ruang Rapat Cendrawasih Kantor Bupati Tapanuli Tengah Selasa (12/12/2023).
Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Tapanuli Tengah, Drs. Herman Suwito, MM menyampaikan Pemkab Tapteng yang telah ditunjuk sebagai Daerah penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara.
Baca Juga:
Pemkab Tangerang Sebut Peran Kepemudaan Penting untuk Sukseskan Pembangunan Daerah
Dirinya menjelaskan bahwa Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah memiliki peran dan kontribusi dalam membantu peningkatan perekonomian di Kabupaten Tapteng.
"Namun disatu sisi para pelaku usaha Mikro Kecil Menengah memiliki kendala dalam permodalan sehingga kegiatan pembinaan teknis aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) kiranya bisa membantu para pelaku usaha untuk bisa mendapatkan permodalan melalui Sistem Informasi Kredit Usaha Rakyat," ungkap Suwito.
Herman Suwito juga mengapresiasi dan terimakasih kepada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada Pemkab Tapteng untuk menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kredit Usaha Rakyat (KUR) .
Baca Juga:
Pemkab Gorontalo Berkomitmen Perkuat Perlindungan Anak, Jadikan Daerah Ramah Anak
"Terimakasih juga kami sampaikan kepada Kepala KPPN Sibolga, Andreas Leiman Silalahi yang telah menfasilitasi kegiatan ini, kita harapkan para pelaku UKM di Tapteng akan terdata sehingga menjadi rujukan bagi pihak Bank untuk menyalurkan kredit yang efektif," kata Herman.
Sementara itu, Kepala KPPN Sibolga, Andreas Leiman Silalahi dalam sambutannya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang penting dalam perekonomian Indonesia.
"Peranan strategis UMKM tersebut dalam perekonomian nasional tercermin dari total unit usaha UMKM mencapai 99,9% dari total unit usaha, kontribusi penyerapan tenaga kerja di UMKM sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja, serta kontribusi UMKM terhadap PDB sebesar 60,34% (BPS, 2017)," beber Andreas.
Dijelaskannya, satu sisi, UMKM juga mengalami kendala terkait dengan permasalahan permodalan yang aksesnya masih sulit diperoleh dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, berdasarkan hal tersebut pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMI.
"Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar," ujarnya.
Sebagaimana Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dijelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau Kelompok Usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Penyaluran KUR oleh penyalur KUR mengacu kepada basis data yang tercantum dalam Sistem Informasi Kredit program (SIKP) yang disusun oleh Kementerian Keuangan yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Kepala KPPN Sibolga menjelaskan, tujuan SIKP adalah menjadi basis data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terpercaya dan dapat dijadikan rujukan bagi Bank untuk penyaluran kredit yang efektif. SIKP juga didorong untuk dapat menjadi alat untuk mempercepat proses pembayaran tagihan subsidi kredit program. Proses penyusunan aplikasi SIKP telah dimulai sejak arahan dalam Rapat Koordinasi KUR pada bulan Desember 2014. Sesuai arahan dalam Rakor tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan menjadi pioner dalam penyusunan aplikasi tersebut.
"Kami beharap sinergi dengan Pemda Kabupaten Tapteng tetap terjaga dan melalui kegiatan ini dapat mengoptimalkan peran SIKP dalam mendukung penyaluran KUR bagi UMKM di Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga melaksanakan monitoring penyaluran di wilayah kerja KPPN Sibolga," pungkasnya.
[Redaktur: Hadi Kurniawan]
