TAPTENG.WAHANANEWS.CO - PANDAN
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status Bencana Nasional terhadap rangkaian bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Desakan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Tapteng, Joko Pranata Situmeang, pada Sabtu (6/12/25) di Gedung DPRD Tapanuli Tengah.
Baca Juga:
PLN Indonesia Power Jaga Terang dan Beri Harapan di Tengah Banjir Sumatera Utara
Joko menegaskan bahwa besarnya kerusakan, jumlah korban jiwa, dan meluasnya dampak bencana telah melampaui kemampuan pemerintah daerah dan provinsi.
"Bencana ini menimbulkan kerugian dan korban jiwa sangat besar. Pemerintah harus segera menetapkan status bencana nasional untuk menanggapi situasi yang semakin mendesak," tegasnya.
Menurutnya, meskipun bantuan pemerintah daerah maupun provinsi telah berjalan, kapasitasnya sangat terbatas. Situasi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang jauh lebih besar, terutama untuk penanganan korban jiwa, pemulihan infrastruktur, dan percepatan pencarian warga yang masih hilang.
Baca Juga:
PLN UID Sumut Beri Bantuan Sembako dan Percepat Pemulihan Listrik Pasca Bencana
"Bantuan pemerintah daerah dan provinsi tampak belum maksimal. Karena itu dibutuhkan campur tangan penuh pemerintah pusat, baik dari sisi anggaran, peralatan, maupun personel. Dengan status bencana nasional, penanganan akan jauh lebih terkoordinasi dan menyeluruh, sehingga tidak ada celah yang terlewatkan," ujar Joko.
Ia memaparkan, kondisi di Kabupaten Tapanuli Tengah sendiri sangat memprihatinkan. Hingga saat ini, telah ditemukan 102 korban jiwa, sementara puluhan bahkan ratusan warga lain masih dalam proses pencarian.
Ribuan warga mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan ratusan rumah serta fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah mengalami kerusakan berat.
