TAPTENG.WAHANANEWS.CO, Pandan - Langkah konstruktif diambil Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tapteng dalam merespon aspirasi masyarakat yang mendesak dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) terkait pembangunan Kantor Bupati Tapanuli Tengah.
Fraksi PDIP menegaskan dukungan penuh atas usulan pembentukan Pansus, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap transparansi serta kelanjutan pembangunan daerah.
Baca Juga:
Dianggap Provokasi Tolak PPN 12%, Rieke Diah Pitaloka Dilaporkan ke MKD
Ketua Fraksi PDIP, Famoni Gulo mengatakan, pihaknya telah menyurati Ketua DPRD Tapteng, untuk meminta pembentukan Pansus.
Langkah ini, kata Famoni, merupakan upaya agar penggunaan anggaran puluhan miliar rupiah untuk pembangunan kantor bupati tidak menjadi sia-sia, dan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kelanjutan proyek tersebut.
“Kita bukan mencari siapa benar atau siapa salah. Kami mendorong pembentukan Pansus ini agar tidak muncul opini liar di masyarakat. Tujuan kita jelas, yaitu memastikan pembangunan yang sudah berjalan dapat dilanjutkan dengan baik,” ujar Famoni, Senin (3/11/25).
Baca Juga:
Menurut PKB, Dinamika Politik Menentukan Revisi Undang-Undang MD3
Ia juga menegaskan, baik mantan bupati maupun bupati saat ini memiliki semangat yang sama untuk membangun Tapanuli Tengah.
Karena itu, Fraksi PDIP berharap agar Pansus dapat menjadi wadah evaluasi dan penilaian objektif terhadap kelayakan dan keberlanjutan proyek strategis tersebut.
Sementara itu, anggota Fraksi PDIP, Joko Pranata Situmeang menilai bahwa pembentukan Pansus menjadi langkah tepat bagi DPRD untuk meluruskan berbagai informasi yang beredar di tengah masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati tentu menginginkan adanya kejelasan anggaran pemerintahan sebelumnya dengan yang sekarang," sebut Joko.
Pansus ini diharapkan bisa mengurai itu, menghitung progres pembangunan, besaran dana yang telah digunakan, serta potensi kendala yang dihadapi.
Ia menambahkan, hasil kerja Pansus nantinya dapat memberikan rekomendasi yang obyektif bagi pemerintah daerah, sehingga tidak muncul dilema dalam mengambil keputusan apakah proyek pembangunan kantor bupati tersebut akan dilanjutkan, difungsikan, atau disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Dukungan senada juga datang dari Abdul Rahman Sibuea, selaku ketua Partai PKB yang bergabung dalam Fraksi PDI Perjuangan . Ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ribuan masyarakat sudah menyuarakan keinginan agar DPRD bertindak. Ini bukan sekadar aspirasi segelintir orang. Karena itu, kami dari Fraksi PDIP menilai perlu ada Pansus untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat sekaligus membantu pemerintah menuntaskan persoalan pembangunan ini,” tegas Abdul Rahman.
Rahman menambahkan, DPRD dan pemerintah memiliki tujuan yang sama, yakni memastikan uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin pembangunan itu terbengkalai. Ini uang rakyat, jadi harus dipertanggungjawabkan dengan transparan,” ucapnya.
Sementara itu, Samuel Tinambunan, anggota DPRD lainnya, menilai bahwa pembentukan Pansus merupakan langkah elegan untuk menyatukan persepsi dan memastikan seluruh fraksi dapat bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kelanjutan pembangunan kantor bupati.
Dengan adanya dukungan kuat dari Fraksi PDI Perjuangan, wacana pembentukan Pansus ini diharapkan segera dibahas dalam forum resmi DPRD Tapanuli Tengah.
Harapannya, langkah ini tidak hanya menjawab kegelisahan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Tapanuli Tengah yang transparan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
[Redaktur: Dzulfadli Tambunan]
