TAPTENG.WAHANANEWS.CO – TUKKA - Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) terus melakukan upaya nyata dalam menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayahnya sejak 25 November 2025.
Serangkaian langkah telah dijalankan secara bertahap, mencakup fase tanggap darurat, transisi pemulihan, hingga perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang.
Baca Juga:
Ketua TP PKK Tapteng Bagikan Paket Peralatan Sekolah Kepada Anak Terdampak Bencana Alam
Karakteristik geografis Tapteng yang mencakup wilayah hulu perbukitan dan hilir pesisir menjadi salah satu faktor penyebab bencana.
Saat curah hujan tinggi terjadi di hulu, air mengalir ke hilir melalui Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan membawa material tanah, pasir, batu, dan kayu.
Akumulasi sedimen ini mengurangi kapasitas aliran sungai, sehingga meningkatkan risiko banjir.
Baca Juga:
Dini Hari yang Mencekam di Sitaro, Banjir Bandang Telan Korban dan Ratusan Mengungsi
Dalam tahap penanganan darurat, Pemkab Tapteng telah melakukan pengerukan sedimen secara bertahap serta membangun tanggul sementara di beberapa titik aliran sungai.
Namun, karena aliran air dari hulu terus membawa material baru, upaya penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sebagai solusi jangka panjang, melalui kerja sama dengan Kementerian PUPR dan Balai Wilayah Sungai (BWS), Pemkab Tapteng merencanakan pembangunan tiga unit Sabo Dam di wilayah hulu sungai – meliputi Prasarana Pengendali Banjir Sungai Tukka, Sabo Dam Sungai Tukka, dan Sabo Dam Sungai Sigala Gala.
"Pembangunan akan dimulai tahun 2026 setelah Hari Raya Idul Fitri, dengan tujuan menahan sedimen dari hulu agar aliran sungai di hilir lebih terkendali, ujar Masinton Pasaribu, Bupati Tapanuli Tengah di Pandan.
Selain itu, juga direncanakan pembangunan tanggul permanen di sepanjang DAS untuk memperkuat sistem pengendalian banjir.
"Saat ini tengah berlangsung proses perencanaan teknis, termasuk penyusunan gambar kerja dan pengalokasian anggaran," ujarnya.
Penanganan bencana tidak dilakukan secara mandiri. Pemkab Tapteng bekerja sinergis dengan instansi vertikal, TNI, Polri, dan berbagai pihak terkait, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan darurat untuk meminimalisir dampak bagi masyarakat.
Secara keseluruhan, tahapan penanggulangan bencana dibagi menjadi tiga fase:
1. 25 November 2025: Fase Tanggap Darurat saat bencana terjadi.
2. Januari – Maret 2026: Fase Transisi dari Darurat ke Pemulihan.
3. April 2026 – Tahun 2028: Fase Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Pembangunan.
Melalui kerja keras dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Daerah, LSM, dan berbagai pihak lainnya, Pemkab Tapteng berkomitmen memastikan penanganan bencana berjalan cepat, terukur, dan berkelanjutan.
Tujuan utama adalah agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan normal dengan lingkungan yang lebih aman.
"Pemerintah Tapteng hadir, bekerja, dan terus berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat," ujar pihak terkait.
[REDAKTUR : HADI KURNIAWAN]
