TAPTENG.WAHANANEWS.CO, Pandan - Wabup Tapteng, Mahmud Efendi, membuka kegiatan Pelatihan Penyegaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG) dalam Situasi Bencana, pada Rabu (19/8/2026), di Pia Hotel Pandan.
Kegiatan strategis ini diinisiasi untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah beserta pemangku kepentingan dalam melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan, khususnya di tengah masa transisi darurat menuju pemulihan pascabencana.
Baca Juga:
Lewat Pelatihan Digital Marketing, BAZNAS RI Ajak UMKM Kota Bekasi Kuasai Digitalisasi
Pelatihan yang digelar merupakan kelanjutan dari program serupa yang telah diberikan pada Juli 2026 lalu, agar para petugas di lapangan semakin matang dalam mengimplementasikan tugas penanganan.
Dalam kesempatan itu, Wabup Mahmud Efendi menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI dan Yayasan PULIH, atas perhatian dan sinergi yang diberikan bagi masyarakat Tapanuli Tengah.
“Pada situasi bencana, baik pada masa darurat maupun masa pemulihan, perempuan dan anak lebih rentan mengalami kekerasan. Untuk itu, perlu ada upaya yang kita lakukan bersama dalam melindungi perempuan dan anak perempuan, dari kekerasan maupun kejahatan lainnya,” ujar Mahmud Efendi.
Baca Juga:
Disnaker KUKM Gelar Pelatihan, Bupati Nias Barat Ingin UMKM Naik Kelas dan Memperoleh Izin Edar BPOM
Wakil Bupati juga menekankan bahwa pencegahan KBG merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, yang menuntut koordinasi optimal dari setiap perangkat daerah dan lembaga terkait.
Sementara itu, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA RI, Irjen Pol (Purn) Desy Adriani, menyoroti pentingnya ketersediaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan kelompok rentan, meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta lanjut usia, agar intervensi kebijakan tepat sasaran.
Desy juga mengingatkan adanya potensi risiko peningkatan kekerasan berbasis gender, serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam situasi krisis.
Sementara itu, Direktur Yayasan PULIH, Livia Iskandar menyebutkan program penguatan layanan perlindungan tersebut menyasar wilayah terdampak di Sumatera, meliputi Kabupaten Agam, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga.
Melalui kaji cepat (rapid assessment) yang telah dilakukan, Yayasan PULIH berkomitmen untuk terus mendampingi pemerintah daerah, termasuk memperkuat layanan dukungan psikologis bagi masyarakat terdampak.
Pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemkab Tapanuli Tengah, serta instansi terkait lainnya.
Materi pelatihan mencakup pencegahan KBG, perlindungan kelompok rentan, isu TPPO, perkawinan anak, hingga penguatan koordinasi lintas sektor dan layanan psikologis.
[Redaktur: Dzulfadli Tambunan]
