TAPTENG.WAHANANEWS.CO, Pandan - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Acara ini berlangsung di ruang rapat paripurna lantai 2 gedung DPRD Tapteng, di Pandan, Kamis (27/3/2025).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Tapteng, Ahmad Rivai Sibarani, dan Wakil Ketua Jonneri Sihite, merupakan agenda penting dalam siklus pemerintahan daerah. LKPJ disampaikan oleh bupati sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan, program, dan penggunaan anggaran selama tahun 2024.
Baca Juga:
Wali Kota Gunungsitoli Beberkan 5 Program Prioritas di Paripurna DPRD
Melalui rapat ini, DPRD Tapteng akan mencermati capaian, tantangan, serta evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah. Proses ini menjadi bagian dari mekanisme checks and balances guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.
Dalam rapat tersebut, Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menyampaikan laporan yang mencakup berbagai pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran 2024. Laporan ini meliputi realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, serta program-program pembangunan yang telah dilaksanakan.
Sembari memuji kinerja Pj Bupati Tapteng, Sugeng Riyanta, yang sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat Tapanuli Tengah, Masinton menegaskan, di masa pemerintahannya ke depan, seluruh ASN/PNS dan P3K harus bekerja transparan, dengan mengedepankan prinsip dan azas pemerintahan yang baik dan profesional. Desa akan menjadi pusat pertumbuhan pembangunan dan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:
Sampaikan Pidato Pertama sebagai Wali Kota Bandung, Farhan Sampaikan Hal Ini
Masinton juga memastikan tidak adanya lagi pemotongan-pemotongan, baik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Biaya Operasional Kesehatan (BOK), Jasa Pelayanan Tenaga Kesehatan (Jaspel Nakes), dan lain-lain.
“Tidak ada lagi pungutan-pungutan, tidak boleh lagi ada potongan-potongan yang selama ini ternyata jadi bancakan aparatur. Kita mulai pengelolaan pemerintahan dengan prinsip-prinsip yang baik, kita tinggalkan pengalaman masa lalu,” ujarnya.
[Redaktur : Hadi Kurniawan]
