TAPTENG.WAHANANEWS.CO - JAKARTA
Beberapa hari lalu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ terkait penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Edaran ini menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
Baca Juga:
Anggaran Infrastruktur Dipangkas, Pemerintah Bisa Kena Denda Kalau Tak Perbaiki Jalan Rusak
Surat edaran tersebut menekankan pentingnya efisiensi belanja APBD TA 2025 dengan beberapa langkah strategis.
Pemerintah daerah diminta membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion. Belanja perjalanan dinas juga dikurangi hingga 50%, sementara belanja honorarium dibatasi jumlah tim dan besarannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belanja pendukung tanpa output terukur juga harus dikurangi.
Prioritas anggaran difokuskan pada target kinerja pelayanan publik, bukan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi tahun sebelumnya.
Baca Juga:
Pj Sekda Terima Surat Keputusan Rapat Pleno Terbuka Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
Pemberian hibah langsung juga harus lebih selektif. Penyesuaian belanja APBD TA 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi bagian penting dari kebijakan ini.
Efisiensi belanja yang dihasilkan diprioritaskan untuk dialokasikan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, dan penyediaan cadangan pangan. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi juga akan dipertimbangkan.
Penyesuaian alokasi anggaran dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan perubahan peraturan kepala daerah mengenai penjabaran APBD TA 2025.
