Ribuan massa yang berkumpul di depan Gedung DPRD Tapteng menyampaikan enam tuntutan utama:
1. Mendesak DPRD Tapteng membentuk Panitia Khusus (PANSUS) untuk menyelidiki penyebab kegagalan proyek pembangunan Kantor Bupati Tapteng.
2. Meminta BPK dan APIP melakukan audit investigatif atas seluruh penggunaan anggaran proyek sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
3. Menuntut pertanggungjawaban dari pihak eksekutif dan kontraktor pelaksana yang terlibat dalam proyek mangkrak tersebut.
4. Mendesak DPRD Tapteng mengambil langkah pengawasan konkret agar tidak ada lagi proyek strategis daerah yang terbengkalai dan membebani APBD.
5. Menolak segala bentuk pembiaran dan penundaan penyelesaian proyek yang berpotensi merugikan masyarakat dan daerah.
6. Meminta transparansi publik atas hasil audit dan laporan penggunaan anggaran proyek tersebut.
Baca Juga:
Buruh Apresiasi Pemangkasan Tunjangan DPR tapi Ingatkan Masih Banyak PR Berat
Hingga berita ini diturunkan, situasi di lokasi kejadian berangsur kondusif. Aparat kepolisian masih berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal hal yang tidak di inginkan.
Pihak kepolisian juga akan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait insiden ini.
[REDAKTUR : JOBBINSON PURBA]
