Ia mengakui keterbatasan kewenangan Pemkab Tapteng yang hanya sampai garis pantai, namun berjanji akan berkoordinasi dengan kementerian terkait dan stakeholder lainnya untuk mengatasi masalah ini.
"Kami akan melakukan berbagai upaya untuk melindungi perairan kita agar tetap lestari dan nelayan bisa sejahtera," tambahnya.
Baca Juga:
5 Pejabat Tinggi Pratama Dilantik, Bupati Tapteng: Semangat Tapteng Naik Kelas Adil Untuk Semua
Wakil Bupati Mahmud Efendi mengajak nelayan untuk bersatu dan berani melaporkan praktik illegal fishing.
"Jangan takut bersuara, jangan takut diintimidasi," serunya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, katanya, berkomitmen untuk melayani masyarakat, bukan untuk dilayani.
Pertemuan ini dihadiri oleh Kadis Kelautan Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua HNSI Kabupaten Tapanuli Tengah, Ketua KNTM Sibolga Tapanuli Tengah, dan sejumlah nelayan.
Baca Juga:
Menteri PU dan Kasum TNI Tinjau Infrastruktur Pascabencana, Targetkan Pengerjaan Tukka Akhir 2026
Pertemuan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemkab Tapteng untuk mendengar aspirasi rakyat dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah.
[REDAKTUR : HADI KURNIAWAN]
