TAPTENG.WAHANANEWS.CO - PANDAN
Selama puluhan tahun, ratusan ton Crude Palm Oil (CPO) dari Tapanuli Tengah (Tapteng) mengalir keluar daerah setiap harinya.
Ironisnya, pendapatan melimpah tersebut nyaris tak berdampak pada pembangunan dan perekonomian masyarakat setempat.
Baca Juga:
Bupati Tapteng Dukung Penuh Program MBG, Ciptakan Lapangan Kerja dan Dongkrak Ekonomi
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini, menyebut masyarakat Tapteng selama ini hanya menjadi penonton atas kesuksesan perusahaan perkebunan kelapa sawit.
"Mereka hanya memberikan Corporate Social Responsibility (CSR). Apakah kami dianggap pengemis?" tegas Masinton dalam pernyataannya di GOR Pandan, Rabu (25/6/2025).
Kekecewaan Bupati tersebut memuncak setelah Pemkab Tapteng memanggil seluruh pelaku usaha dan perusahaan perkebunan kelapa sawit di daerah tersebut.
Baca Juga:
Masinton Pasaribu: HMI Perekat Kemajemukan Masyarakat Tapteng
Hasilnya mengejutkan.
Pemeriksaan mengungkapkan ketidakpatuhan sejumlah perusahaan terhadap kewajiban plasma 20 persen untuk masyarakat, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Beberapa perusahaan, yang menguasai ribuan hektar Hak Pengusahaan Hutan (HPH), ternyata tak menjalankan kewajiban tersebut.
"Beberapa perusahaan memiliki HPH ribuan hektar. Saya tanyakan kewajiban plasma 20 persen untuk masyarakat, ternyata nihil," ungkap Masinton.
