TAPTENG.WAHANANEWS.CO - BADIRI
Budisokhi Zebua, warga Tapanuli Tengah, kembali menyuarakan kekecewaannya atas lambatnya proses hukum terkait dugaan penyerobotan lahan miliknya oleh PT CPA.
Kasus yang telah berlangsung sejak tahun 2008 ini memasuki babak baru dengan pernyataan resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tapanuli Tengah.
Baca Juga:
Diduga Korupsi Proyek Pembangunan Sekolah, Camat Cimanggis Depok Diseret ke KPK
Menurut Kepala Bidang Pengukuran BPN Tapteng, Biko, hingga kini lembaga tersebut belum menerima surat resmi dari Polres Tapteng terkait kasus ini.
"Kita masih menunggu surat dari Polres Tapteng," ujar Biko saat ditemui Jumat (21/2/2025) di kediaman nya fi Hutabalang.
Ketiadaan surat resmi tersebut menghambat langkah BPN untuk turut serta dalam penyelidikan lebih lanjut.
Baca Juga:
MK Putuskan Gugatan Edy Rahmayadi di Sengketa Pilgub Sumut Tak Dapat Diterima
Meskipun demikian, Biko memastikan BPN telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi sengketa.
"BPN dan Polres Tapteng sudah turun ke lokasi. Hasil penyelidikan akan diumumkan oleh Polres Tapteng," jelasnya.
Pernyataan ini menegaskan komitmen BPN untuk mendukung proses penegakan hukum.
Kecemasan Budisokhi semakin bertambah karena hingga kini belum ada perkembangan berarti pasca penerimaan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) dari Polres Tapteng.
Ia merasa haknya diabaikan dan berencana kembali mendatangi Satreskrim Polres Tapteng untuk menanyakan perkembangan kasus tersebut.
"Jika Polres Tapteng tidak bisa menyelesaikan kasus ini, saya akan mengambil hak saya terhadap lahan tersebut," tegas Budisokhi.
Pernyataan ini menunjukkan tekad kuatnya untuk memperjuangkan keadilan.
Sengketa lahan ini bermula pada tahun 2008 ketika PT CPA menguasai lahan yang telah dibeli Budisokhi dari Heber Sipahutar pada tahun 1998.
Selama lebih dari dua dekade, Budisokhi telah mengelola lahan tersebut, dan kini ia merasa hak kepemilikannya dirampas.
Ia berharap proses hukum dapat berjalan lebih cepat dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut.
[REDAKTUR : HADI KURNIAWAN]
