Tapteng.Wahananews.co, Pandan - Pemkab Tapteng mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di ruang rapat Garuda Kantor Bupati Tapteng, Rabu (27/12/2023).
Rakor ini diikuti oleh Pj Bupati Tapteng, Dr. Sugeng Riyanta, yang juga dihadiri mewakili Kapolres Tapteng dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tapteng, drh. Iskandar, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tapteng.
Baca Juga:
Masinton Pasaribu Polisikan Wakil Ketua DPRD Tapteng Soal Tuduhan Kancing Baju Copot
Saat memimpin rakor secara virtual, Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian diwakili oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Komjen Pol Drs Tomsi Tohir menyampaikan pemaparan kondisi inflasi gabungan kota per provinsi pada bulan November 2023 (y-o-y), tertinggi Provinsi Lampung sebesar 4,10, disusul Maluku Utara (3,90), Bangka Belitung (3,87), Jambi (3,75), Sumatera Selatan (3,52), dan provinsi lainnya. Sementara itu, untuk inflasi kabupaten pada bulan November 2023 (y-o-y), tertinggi Kabupaten Belitung (5,89), Sumenep (5,51), Merauke (5,25), Banggai (4,59), Buleleng (4,47), disusul kabupaten lainnya.
"Minggu III Desemebr 2023, komoditas yang mengalami kenaikan yaitu Bawang Merah di 365 daerah kabupaten/kota, Gula Pasir di 352 daerah kabupaten/kota, dan Cabai Merah 269 daerah kabupaten/kota," ujar Mendagri RI dalam Virtual yang ditayangkan Live.
Irjen Kemendagri, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir turut menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca Juga:
Sempat "Dibegal" KPU Tapteng, Peluang Masinton-Mahmud Ikuti Kontestasi Pilkada 2024 Terbuka Kembali
"Menjelang tahun baru 2024 hal ini, menjadi fokus Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mengantisipasi kenaikan harga beberapa bahan pokok di tengah masyarakat," ujar Tomsir Tohir.
Irjen Kemendagri juga berpesan agar Pemda melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
"Lakukan rapat teknis TPID, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dan stakeholders, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, serta memberikan bantuan transportasi dari APBD," sambungnya.
