TAPTENG.WAHANANEWS.CO - SORKAM
Ketegangan mewarnai audit Dana Desa di Desa Nauli, Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, Jumat (16/5/2025).
Pertemuan antara warga Desa Nauli dan tim Inspektorat Tapanuli Tengah yang dipimpin oleh Inspektur Mulyadi Malau berakhir ricuh, diwarnai dengan adu mulut dan aksi saling tuding.
Baca Juga:
Kades Bukit Alim di Ujung Tanduk, Dilaporkan Warga ke Inspektorat
Warga Desa Nauli memprotes keras proses audit yang dianggap tidak transparan dan cenderung arogan.
Mereka menilai tim Inspektorat tidak menjalankan tugasnya secara profesional, malah terkesan menutup-nutupi temuan.
Perwakilan warga menyatakan hasil pertemuan penuh dengan kebohongan dan menuding adanya upaya untuk menghalangi pengungkapan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2018 hingga 2024.
Baca Juga:
Beberapa Desa "Bermasalah" 2024 di Dairi Belum Mengajukan DD ADD Tahap I 2025
Puncak ketegangan terjadi ketika Inspektur Mulyadi Malau, diduga karena merasa terdesak pertanyaan warga, menggebrak meja dan mendatangi warga yang mempertanyakan status Surat Pemberhentian Penyidikan (SP3) atas beberapa aduan yang telah dihentikan penyidikannya.
Hal ini memicu cekcok antara warga dan tim Inspektorat, hingga akhirnya situasi berhasil diredam oleh Babinsa dan Bhabinkamtimas.
Menanggapi insiden tersebut, Mulyadi Malau menjelaskan bahwa timnya hadir untuk melakukan pemeriksaan khusus alokasi Dana Desa.
Ia mengakui kesulitan menjawab pertanyaan warga terkait SP3 karena hal tersebut berada di luar kewenangan Inspektorat dan menjadi ranah kepolisian.
Ia juga menyatakan adanya intervensi warga terhadap proses audit yang dianggapnya tidak sesuai prosedur.
Mulyadi menambahkan bahwa warga sebelumnya juga telah meminta agar Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Dana Desa diserahkan kepada mereka pada kunjungan tim Inspektorat tanggal 19 Maret 2025 lalu.
Kejadian ini menimbulkan pertanyaan besar terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Nauli.
Pihak terkait diharapkan dapat menyelidiki lebih lanjut dan memberikan penjelasan yang memuaskan kepada masyarakat.
Kejadian ini juga menjadi sorotan atas pentingnya komunikasi yang efektif dan profesional antara aparat pemerintah dan masyarakat dalam proses pengawasan penggunaan dana publik.
[REDAKTUR : HADI KURNIAWAN]
