TAPTENG.WAHANANEWS.CO - SIBABANGUN
Desa Anggoli, Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah pada Selasa (18/3/2025) menjadi saksi bisu atas kegelisahan puluhan warga Desa Anggoli yang tergabung dalam Aliansi Peduli Anggoli.
Mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa Oloan Pasaribu, mempertanyakan penggunaan Dana Desa (DD) sejak tahun 2019 hingga 2024. RDP yang berlangsung di Kantor Bumdes 'Sepakat Sejahtera' ini diwarnai adu argumen dan pertanyaan tajam terkait sejumlah kejanggalan dalam laporan penggunaan anggaran.
Baca Juga:
Diduga Program Titipan Gerogoti Dana Desa di Subulussalam
Pertemuan yang dihadiri Ketua BPD, Babinsa, dan tokoh masyarakat tersebut diwarnai pertanyaan-pertanyaan kritis dari warga.
Ismail Ginting, salah satu perwakilan warga, menyoroti penggunaan anggaran untuk Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
Meskipun laporan menunjukkan kucuran dana ratusan juta rupiah setiap tahunnya untuk BumDes, warga mengaku tak pernah melihat hasil pembangunan yang signifikan.
Baca Juga:
Desa Pagaran Honas Transparan, Sukses Tetapkan Warga Terima BLT 2025
"Dana untuk BumDes dari 2019 sampai 2022, ratusan juta dialokasikan, tapi BumDes-nya di mana? Hasilnya apa? Kami tidak mengerti dan tidak pernah melihatnya," ungkap Ismail.
Pertanyaan serupa juga dilontarkan terkait anggaran penanggulangan bencana alam yang menurut warga, tidak pernah terjadi di desa mereka selama empat tahun terakhir.
Kepala Desa Oloan Pasaribu membantah adanya kejanggalan. Ia menyatakan data penggunaan anggaran yang dimiliki warga tidak sinkron dengan realisasi di lapangan. Pernyataan ini memicu adu argumen dengan warga hingga akhirnya Camat Sibabangun, Romulus Simanullang, hadir untuk menengahi.
Camat Simanullang menekankan hak warga untuk mengawasi penggunaan DD dan berharap transparansi lebih ditingkatkan.
Ia menghimbau agar semua pihak menjaga ketertiban dan bekerja sama memajukan Desa Anggoli.
Setelah penjelasan Camat dan penutupan acara oleh Ketua BPD, warga pun membubarkan diri.
RDP ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
[REDAKTUR : HADI KURNIAWAN]
