Beliau menekankan pentingnya pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan perkebunan dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) dan kewajiban pemenuhan 20% plasma bagi masyarakat sekitar.
"Keadilan dan kehadiran negara di tengah masyarakat harus diwujudkan secara nyata," ujarnya.
Baca Juga:
Bupati Tapteng Dukung Penuh Program MBG, Ciptakan Lapangan Kerja dan Dongkrak Ekonomi
Permasalahan lain yang dibahas adalah keberadaan tambak udang di sempadan pantai yang melanggar aturan.
Bupati menegaskan komitmennya untuk mendukung investasi di Tapteng, asalkan beroperasi sesuai peraturan perundang-undangan.
Mewakili Tim Strategi Pertahanan Kemenhan RI, Kolonel Inf Handoyo, SH, menyatakan dukungan penuh terhadap program Bupati Tapteng dalam mewujudkan keadilan sosial.
Baca Juga:
Bupati Serahkan 386 SK PPPK, Dorong Wujudkan "Tapteng Naik Kelas"
Ia menyatakan bahwa permasalahan yang diutarakan akan dikaji lebih lanjut dan dibawa ke forum selanjutnya untuk mendapatkan solusi yang komprehensif.
"Kerja sama ini merupakan momentum penting untuk mewujudkan keadilan yang belum tentu dapat dicapai oleh semua kepala daerah," ungkap Kolonel Handoyo.
Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tapteng, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pertanian Tapteng, dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tapteng.
